Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Laurens Bahang Dama melakukan kunjungan spesifik dalam rangka peninjauan infrastruktur dan akses transportasi ke Kota Baubau dan Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (12/12/2013).

Kepada wartawan, Laurens mengatakan, tujuan kunjungan spesifik Komisi V ke Kota Baubau dan Kabupaten Buton adalah untuk melihat perkembangan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia, khususnya Kota Baubau ini. Potensi daerah ini sangat terkenal dengan kemiskinan infrastrukturnya, sehingga menyebabkan akses yang tersumbat.

“Kota Baubau merupakan pintu gerbang dari kawasan Buto yang dulunya Kabupaten Buton. Makanya kita ingin melihat langsung situasi di Kota Baubau dan Kabupaten Buton, karena Kabupaten Buton berpotensi dari sisi perkebunan, tambang dan pariwisata. Begitu juga dengan Bandara Batoambari yang ada menjadi pintu gerbang daerah ini,” jelas Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional ini.

Laurens menambahkan, kapasitas Bandara Batoambari masih terbatas, sehingga jumlah penumpang yang keluar-masuk dengan kondisi bandara tidak berimbang. Selain kapasitas bandara yang masih terbatas, sarana prasarana pelabuhan laut juga masih kurang.

“Sebenarnya kondisi pelabuhan laut sudah memadai. Tapi sirkulasi mobilitas penumpang yang datang dan keluar dengan kondisi fasilitas untuk pelayanan penumpang tidak memungkinkan, sehingga perlu peningkatan. Kalau jalan lancar, pelabuhan laut lancar, bandara lancar maka mobilitas orang akan tinggi, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula,” harap Laurens.

Menanggapi kedatangan tim kunjungan spesifik Komisi V DPR RI, Walikota Baubau AS Tamrin mengatakan kunjungan ini merupakan suatu keberkahan untuk daerah Baubau. Selain itu, hal ini merupakan pertama kalinya Kota Baubau dan Kabupaten Buton dikunjungi DPR RI khususnya Komisi V yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat.

“Kami sangat berterima kasih dengan kehadiran para Anggota Komisi V DPR, karena  mereka yang menentukan pekerjaan anggaran di pusat. Kota Baubau sangat membutuhkan dukungan sarana prasarana yang terkendala, dalam arti ada dana yang terbatas, sehingga kita membutuhkan dana dari pemerintahan pusat,” jelas Tamrin.

Tamrin menyatakan bahwa Kawasan Timur Indonesia, khususnya Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton sebetulnya memiliki potensi, namun seolah-olah “tertidur”. Selama ini, Kawasan Timur tidak tersentuh oleh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, sehingga kurang terdengar di tingkat nasional. Untuk itu, ia berharap Kawasan Timur dapat disejajarkan dengan Kawasan Barat Indonesia.

“Kami berharap Kondisi Timur Indonesia ini bisa disejajarkan dengan Kawasan Barat. Tetapi selama ini tidak tersentuh oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat sehingga kurang terdengar di tingkat nasional,” tambah Tamrin.

Terkait dengan wisata, Tamrin menyatakan bahwa potensi wisata Kabupaten Buton belum berbasis data dan berbasis market. Selain itu, hampir sama kondisinya dengan infrastruktur, potensi wisata belum banyak mendapat perhatian pemerintah. Semuanya kami tumpahkan kepada Komisi V, walaupun ini mungkin bukan wewenang Komisi V, harap Tamrin.(iw)/foto:iwan armanias/parle.